Apa Salah Satu Indikator Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas dalam RPJMN 2025-2029? – Banyak sekali yang bertanya, apa salah satu indikator pelayanan kesehatan penyandang disabilitas dalam rpjmn 2025-2029? Berikut jawabannya.
Setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan kesehatan, tidak terkecuali mereka yang memiliki disabilitas.
Namun, berbagai hambatan baik fisik, lingkungan, maupun komunikasi sering kali membuat hak tersebut sulit di akses.
Oleh karena itu, dalam kerangka rencana pembangunan nasional 2025–2029, pemerintah menetapkan bahwa layanan kesehatan harus bersifat inklusif dan tersedia indikator spesifik untuk memonitor pemenuhan akses bagi penyandang disabilitas.
Indikator ini menjadi tolok ukur konkret bahwa penyandang disabilitas bukan hanya di pertimbangkan secara retoris, melainkan di jamin akses dan pelayanannya dalam sistem kesehatan nasional.
Indikator ini penting karena menjadikan kesehatan inklusif sebagai bagian resmi dari kebijakan jangka menengah, sehingga tidak sekadar menjadi program ad-hoc, melainkan bagian dari strategi pembangunan manusia secara menyeluruh.
BACA JUGA: Tahap Pertama dalam Siklus Manajemen Kinerja Organisasi Adalah Tahap Apa? Jawaban Ada
Dengan adanya indikator, di harapkan fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit menyesuaikan diri agar bisa melayani semua warga, tanpa kecuali.
Lalu apa salah satu indikator pelayanan kesehatan penyandang disabilitas dalam rpjmn 2025-2029?
Apa Saja yang Termasuk dalam Pelayanan Kesehatan Ramah Disabilitas
Pelayanan kesehatan yang ramah disabilitas ini berarti layanan tersebut dirancang dan di selenggarakan agar bisa diakses dan digunakan oleh orang dengan beragam jenis disabilitas fisik, sensorik, atau intelektual.
Hal-hal yang termasuk dalam indikator tersebut bisa meliputi:
- Infrastruktur fisik yang aksesibel: seperti ramp atau jalur tanpa tangga, toilet khusus disabilitas, area parkir difabel, ruang tunggu dan ruang pelayanan yang bisa menjangkau pengguna kursi roda atau alat bantu.
- Sarana dan alat bantu medis atau pendukung: termasuk kursi roda di lokasi fasilitas, alat bantu komunikasi atau bantu dengar, serta alat bantu lain sesuai kebutuhan pasien disabilitas.
- Pelayanan dan staf yang sensitif terhadap disabilitas: tenaga medis dan petugas pendaftaran yang terlatih memahami kebutuhan penyandang disabilitas, misalnya mampu berkomunikasi dengan penyandang disabilitas sensorik, membantu mobilitas, memberi layanan dengan sabar dan inklusif.
- Prosedur layanan yang inklusif: seperti jalur pelayanan khusus jika di butuhkan, kemudahan akses dalam registrasi, pemeriksaan, dan pengobatan, serta jaminan bahwa penyandang disabilitas bisa mendapat layanan full setara dengan pasien umum.
- Monitoring dan pelaporan: fasilitas kesehatan tidak hanya menyediakan, tapi juga mengevaluasi dan melaporkan apakah layanan disabilitas tersedia dan berjalan sesuai standar inklusif, agar ada akuntabilitas.
Dengan demikian, indikator ini bukan hanya tentang segel “difabel friendly”, tetapi tentang perubahan struktural dan operasional agar segala proses pelayanan benar-benar bisa di akses dan ramah bagi penyandang disabilitas.
Tantangan dalam Implementasi
Menetapkan indikator dan membuat standar tentu langkah awal yang penting.
Namun, jalan menuju layanan kesehatan inklusif penuh masih panjang. Beberapa tantangan yang sering muncul:
Banyak fasilitas kesehatan yang masih belum memiliki infrastuktur aksesibilitas, seperti ramp, toilet difabel, atau alat bantu terutama di daerah terpencil.
Staf medis dan petugas administrasi belum selalu memiliki pelatihan atau pemahaman memadai soal kebutuhan khusus penyandang disabilitas.
Hal ini bisa membuat pelayanan menjadi kurang nyaman atau bahkan menimbulkan diskriminasi terselubung.
Belum ada jaminan bahwa semua jenis disabilitas di perhitungkan, misalnya pasien dengan disabilitas sensorik, intelektual, atau kombinasi kebutuhan khusus — sehingga layanan kadang hanya cocok untuk disabilitas fisik sederhana.
Keterbatasan anggaran dan sumber daya di banyak fasilitas kesehatan, terutama di wilayah dengan akses sulit, menjadikan penyediaan layanan inklusif sebagai tantangan nyata.
Kurangnya pengawasan atau pelaporan berkala membuat sulit mengevaluasi sejauh mana standar inklusif di jalankan secara konsisten.
Karena itu, walaupun indikator sudah ada di RPJMN, realisasinya mengandalkan komitmen nyata dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyelenggara fasilitas kesehatan serta dukungan masyarakat.
Mengapa Indikator Ini Wajib Dijunjung Tinggi
Menetapkan indikator layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas bukan sekadar simbolik, ini menyangkut hak dasar hidup sehat dan adil.
Dengan indikator dan upaya nyata, layanan kesehatan menjadi lebih manusiawi, inklusif, dan adil.
Bagi banyak penyandang disabilitas, akses ke layanan yang ramah bisa jadi perbedaan antara tersedianya pengobatan dan perawatan layak, atau kesulitan dan hambatan bahkan untuk mendapat layanan dasar.
Saat layanan benar-benar inklusif, kita mendekati masyarakat yang setara: di mana disabilitas bukan di jadikan alasan untuk dikucilkan atau dipinggirkan, tetapi diperlakukan sama dilayani dengan hormat, layak, dan adil.
Kesimpulan
Menjadikan indikator layanan kesehatan inklusif bagi penyandang disabilitas dalam RPJMN 2025 2029 adalah langkah strategis, menegaskan bahwa akses layanan kesehatan adalah hak semua warga negara, tanpa terkecuali.
Indikator tersebut mendorong fasilitas kesehatan untuk memperbaiki infrastruktur, layanan, dan proses operasional agar ramah disabilitas.
Meski menghadapi berbagai tantangan, komitmen dan implementasi nyata sangat di perlukan agar tujuan kebijakan ini tidak hanya berhenti di kertas.
Hanya dengan kerja sama seluruh pihak, pemerintah, fasilitas kesehatan, dan masyarakat, layanan kesehatan inklusif bisa benar-benar terwujud bagi penyandang disabilitas di seluruh Indonesia.
